SUKABOGOR.com – Pada lepas 29 September 2025, terjadi aksi damai yang dilakukan oleh penduduk yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat 4 Kecamatan di Bogor Barat. Aksi ini merupakan respons atas keputusan Gubernur Jawa Barat, KDM, yang menutup fana kegiatan produksi pertambangan di tiga kecamatan, yakni Rumpin, Parungpanjang, dan Cigudeg. Aksi unjuk rasa ini berlangsung di pertigaan jalan Pasar Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, dan diikuti oleh ratusan warga. Para peserta aksi ini berpendapat bahwa keputusan gubernur tersebut tak hanya berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga menambah beban hayati mereka.
Alasan Penolakan dan Dampak Ekonomi
Aliansi Masyarakat 4 Kecamatan berpendapat bahwa penutupan fana kegiatan tambang ini berpotensi merugikan perekonomian lokal. Bagi sebagian besar penduduk daerah ini, aktivitas pertambangan merupakan sumber mata pencaharian primer. Mereka khawatir akan kehilangan pendapatan dampak keputusan ini. “Kami memahami pentingnya menjaga lingkungan, namun menghentikan tambang tanpa solusi alternatif sangatlah meresahkan,” ujar salah satu perwakilan aliansi.
Tambang-tambang tersebut selama ini berperan signifikan dalam menggerakkan ekonomi setempat. Selain menjadi sumber pemasukan langsung bagi para pekerja tambang, upaya lain seperti warung makan, transportasi ojek, dan penjualan bahan pokok juga bergantung pada operasi tambang. Penutupan ini tentunya akan menganggu roda perekonomian setempat.
Dialog dan Solusi Alternatif
Seiring dengan penolakan ini, penduduk berharap adanya dialog terbuka dengan pihak pemerintah provinsi untuk mencari solusi yang menguntungkan seluruh pihak. Mereka mengusulkan agar pemerintah menyediakan pelatihan dan donasi bagi penduduk agar mampu mengalihkan keterampilan mereka ke sektor lain, kalau penutupan tambang adalah keputusan final. “Kami hanya berharap bunyi kami didengar dan ada solusi yang tidak merugikan,” kata seorang penduduk.
Selain itu, warga juga mengusulkan pendekatan yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Mereka menekankan pentingnya penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam praktik pertambangan, serta peningkatan supervisi terhadap perizinan dan operasional tambang agar tak merusak lingkungan sekitar. Dengan cara ini, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan secara beriringan.
Warga sangat berharap agar pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan ini dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan dialog dan kolaborasi yang bagus, diharapkan dapat tercipta solusi yang tak cuma menyelamatkan mata pencaharian namun juga menjaga kelestarian lingkungan di kawasan tersebut.
