SUKABOGOR.com –
Kontroversi Pengadaan Videotron di Kabupaten Bogor
Mediabogor.co, BOGOR – Pada tanggal 5 Februari 2026, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor. Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap cara Dispora dalam pengadaan videotron di tiap Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) yang menghabiskan anggaran sebesar Rp120 miliar. Aksi protes ini menarik perhatian berbagai kalangan karena besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Mahasiswa yang berkumpul menyuarakan keberatan mereka dengan harapan bisa mengubah kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Keramaian ini menarik perhatian publik dan media, dengan berbagai pihak mempertanyakan urgensi dan efektivitas dari pemasangan videotron tersebut. “Apakah ini merupakan prioritas yang tepat, terutama ketika ada banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak untuk masyarakat?” ujar salah satu peserta aksi. Suara-suara kritis ini bukan tanpa alasan, mengingat anggaran yang digunakan untuk pengadaan videotron dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih vital seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Desakan kepada Kepala Dispora untuk Mundur
Salah satu tuntutan primer dalam aksi tersebut adalah desakan kepada Kepala Dispora Kabupaten Bogor untuk mundur dari jabatannya. Para mahasiswa menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh Dispora tak mencerminkan kebutuhan fundamental masyarakat. Dalam pandangan mereka, pemasangan videotron di setiap GOM tidak memberikan manfaat yang jernih dan kongkrit bagi penduduk Bogor secara generik. Argumentasi ini diperkuat dengan berbagai fakta bahwa tetap banyak fasilitas olahraga di Kabupaten Bogor yang belum terawat dengan bagus dan membutuhkan perhatian yang lebih serius.
Menanggapi desakan ini, pihak Dispora Kabupaten Bogor belum memberikan pernyataan resmi yang dapat meredakan keresahan masyarakat. Ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan ini menjadi salah satu poin kritis yang diangkat oleh mahasiswa. Mereka berharap agar keputusan yang diambil lebih mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat yang terpengaruh langsung oleh kebijakan tersebut. Penyelesaian polemik ini diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak mengenai pentingnya melibatkan bunyi publik dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak luas.
Selain itu, aksi ini juga menunjukan bahwa mahasiswa dan masyarakat tetap peduli dengan perkembangan daerahnya. Kebijakan yang melibatkan anggaran akbar harus diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan publik. Kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya supervisi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah wilayah, sehingga setiap tindakan yang diambil benar-benar memberikan akibat positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
