SUKABOGOR.com – Dalam upaya buat mencari solusi terbaik terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Bogor, Komisi II DPRD Kota Bogor mengadakan kedap audiensi pada lepas 18 Februari 2026. Rapat ini ditujukan buat memahami dan memediasi berbagai kepentingan dan pandangan dari para pemangku kepentingan terkait. Dalam pertemuan ini, hadir pula perwakilan dari Paguyuban Pedagang Alun-Alun yang mewakili aspirasi para pedagang, beserta instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas KUKMDagin, serta Dinas Perhubungan. Ketua Komisi II DPRD, Achmad Rifki Alaydrus, memimpin diskusi dengan tujuan primer mencari solusi yang harmonis dan tanpa “gusur-gusuran” yang kerap menjadi kekhawatiran primer bagi para pedagang.
Pemahaman Bersama atas Tantangan PKL
Kedap tersebut berlangsung dengan suasana yang konstruktif, di mana semua pihak hadir dengan niat yang sama, yaitu mencari solusi terbaik bagi semua pihak, terutama para PKL yang bergantung hayati dari usahanya di sekeliling alun-alun. Achmad Rifki Alaydrus menjelaskan, “Kami di DPRD sangat memahami tantangan yang dihadapi para pedagang, dan kami ingin mencari solusi yang tak sekadar menggusur, namun juga memberikan solusi alternatif yang berkelanjutan.” Salah satu usulan dalam pertemuan ini adalah pengaturan dan penataan ulang lapak-lapak PKL agar lebih tertata tanpa harus menghilangkan mata pencaharian mereka. Hal ini mempertimbangkan kebutuhan penting untuk menjaga estetika dan keteraturan di ruang publik, yang juga merupakan hak masyarakat luas untuk menikmatinya.
Obrolan juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor antara pemerintah, PKL, dan masyarakat agar pelaksanaan kebijakan penataan nantinya bisa diterima dengan baik oleh seluruh pihak. Dinas KUKMDagin, contoh, menyarankan agar para pedagang diberikan pelatihan manajemen usaha mini yang nantinya dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan tanpa harus mengandalkan penempatan di letak yang ramai tapi terbatas. Saran lainnya adalah penggunaan teknologi digital buat memperluas jangkauan pasar mereka ke platform online, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik semata.
Melangkah Maju dengan Rencana Kolaboratif
Pada akhir kedap, tercetus sejumlah gagasan kolaboratif yang menjadi batu loncatan untuk langkah-langkah berikutnya. Salah satu gagasan penting adalah pembentukan tim khusus yang bertugas menyusun planning penataan yang lebih komprehensif dan berbasis data sebagai acuan keputusan-keputusan strategis ke depannya. Tim ini diharapkan dapat bekerja secara inklusif, melibatkan berbagai pihak termasuk perwakilan dari komunitas PKL itu sendiri.
Selain itu, Dinas Perhubungan juga mengangkat isu keterlibatan mereka dalam pengaturan lalu lintas di sekeliling kawasan alun-alun. “Pengaturan arus lampau lintas yang baik mampu menjadi porsi dari solusi, karena akan mempengaruhi aksesibilitas bagus bagi pedagang maupun pengunjung,” ujar salah satu perwakilan dari dinas tersebut. Oleh sebab itu, penting adanya koordinasi yang bagus antara instansi untuk mengatur saat dan langkah pengoperasian lapak-lapak PKL secara efisien, tanpa menimbulkan kemacetan atau gangguan bagi pengunjung lain.
Konklusi dari kedap audiensi ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan berat statis eksis, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, solusi inovatif dan saling menguntungkan mampu dicapai. Para peserta kedap berharap pertemuan tersebut akan menjadi awal dari kerjasama yang lebih intensif dan produktif ke depannya. “Dengan niatan bagus dan kerjasama dari semua pihak, kami optimis bahwa pengelolaan PKL di kawasan alun-alun mampu ditata dengan lebih baik, memberi manfaat bagi semua masyarakat Kota Bogor,” pungkas Achmad Rifki Alaydrus. Melalui usaha ini, Komisi II DPRD Kota Bogor menunjukkan komitmennya untuk mencari solusi urban yang inklusif dan berkelanjutan.
