SUKABOGOR.com –
Kritik Terhadap Supervisi Proyek Infrastruktur di Bogor
Komunitas Pemuda Acuh (KPP) Bogor Raya baru-baru ini menyampaikan kritik keras terkait pengawasan yang lemah dari Pemerintah Kota Bogor terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur yang lagi berlangsung, dibiayai oleh APBD Kota Bogor. Mereka menilai bahwa supervisi yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan setiap proyek dapat berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengungkapkan kekhawatiran utamanya tentang kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk untuk menangani proyek tersebut. Salah satu misalnya yang waktu ini menjadi sorotan adalah proyek pemugaran trotoar di sekitar GOR Pajajaran, tepatnya di Segmen Jalan Ahmad Yani.
Beni Sitepu menegaskan, “Kontraktor yang sekarang mengerjakan proyek perbaikan trotoar tak pantas dan semestinya tidak diberi tanggung jawab buat melaksanakan proyek sebagaimana pentingnya ini, terutama saat berbicara tentang duit publik.” Pernyataan ini didasari oleh serangkaian pengamatan dan laporan lapangan yang menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam pelaksanaan proyek ini. Menurut KPP, lemahnya manajemen proyek dan keselamatan, serta kesehatan kerja (K3) yang diabaikan turut memperparah situasi, mengingat mekanisme K3 adalah salah satu standar primer dalam penyelenggaraan proyek bangunan.
Tuntutan Peningkatan Standar dan Transparansi
Dalam pandangan KPP, penting bagi pemerintah kota untuk memastikan bahwa setiap proyek yang diberi dana dari APBD benar-benar dikelola oleh pihak yang kompeten dan mempunyai rekam jejak yang bagus. Transparansi dalam proses pemilihan kontraktor serta akuntabilitas atas penyelenggaraan pekerjaan menjadi aspek yang harus terus diperhatikan dan ditingkatkan dari ketika ke waktu. Supervisi oleh pihak berwenang harus lebih ketat dan profesional untuk meminimalisir potensi defleksi yang bisa merugikan masyarakat luas.
“Kami mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk menerapkan standar yang lebih tinggi dan menegakkan aturan dengan lebih tegas agar setiap proyek infrastruktur publik dapat selesai pas saat, dengan hasil yang berkualitas dan sesuai anggaran,” ujar Beni Sitepu. Hal ini bukan cuma buat kepentingan estetika kota atau infrastruktur semata, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan serta keamanan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut setiap hari. KPP Bogor Raya berkomitmen buat terus mengawal dan menyuarakan kepentingan masyarakat dalam hal ini sebagai porsi dari peran aktif mereka dalam masyarakat.
Dari perspektif KPP, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur akan menaikkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah wilayah dalam mengelola biaya publik secara efektif dan transparan. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan pengawas netral sangat diperlukan buat memastikan bahwa proyek-proyek APBD tak hanya mementingkan prosedur administrasi, tetapi juga menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip adab pembangunan.
